Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Denpasar. Peran penting pengawasan ini tidak bisa dianggap remeh, karena dapat memberikan efek yang besar terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan APBD.
Menurut Bapak I Gede Suwena, Ketua DPRD Kota Denpasar, “Pengawasan yang baik dapat memastikan bahwa APBD yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini akan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien.”
Dalam konteks pengawasan APBD Denpasar, peran penting pengawasan bukan hanya terletak pada lembaga DPRD namun juga pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat sebagai kontrol sosial. Menurut I Nyoman Adnyana, Ketua BPK Perwakilan Provinsi Bali, “BPK memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan APBD Denpasar guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.”
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan APBD juga sangat diperlukan. Menurut I Made Suardika, seorang aktivis masyarakat Denpasar, “Masyarakat harus proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik agar tidak terjadi penyalahgunaan dan korupsi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan APBD dapat menjadi kontrol efektif terhadap kebijakan pemerintah.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting pengawasan dalam pelaksanaan APBD Denpasar sangatlah vital. Diperlukan kerjasama yang baik antara DPRD, BPK, dan masyarakat untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan remehkan pentingnya pengawasan dalam APBD, karena hal ini akan berdampak pada kesejahteraan dan pembangunan daerah.