Kota Denpasar merupakan salah satu kota yang terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi di balik keindahan tersebut terdapat tantangan besar dalam hal pemanfaatan anggaran publik untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi pemanfaatan anggaran publik Kota Denpasar untuk kesejahteraan masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduknya.
Menurut Bapak I Wayan Koster, Gubernur Bali, “Pemanfaatan anggaran publik harus dilakukan dengan tepat sasaran dan efisien, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.” Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak I Made Artha, Walikota Denpasar, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. “Keterbukaan informasi akan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan anggaran publik,” ujarnya.
Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan kajian yang mendalam mengenai kebutuhan masyarakat Kota Denpasar. Menurut Dr. I Gusti Ngurah Putra, seorang pakar ekonomi, “Dengan mengetahui secara detail kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran publik secara lebih efektif dan efisien.” Hal ini juga didukung oleh Bapak I Ketut Sudikerta, Ketua DPRD Kota Denpasar, yang menambahkan, “Partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan anggaran publik juga sangat penting, agar kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.”
Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran publik. Dr. I Gusti Ngurah Putra menyarankan, “Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program-program tersebut telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.”
Dengan menerapkan strategi pemanfaatan anggaran publik yang tepat dan efisien, diharapkan Kota Denpasar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak I Made Artha, “Kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah.”