Transparansi dan akuntabilitas APBD Denpasar menjadi sorotan dalam tinjauan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut BPK, transparansi dan akuntabilitas APBD Denpasar masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Kadek Agus Aryadi, “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan efektif. Hal ini juga menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi.”
Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, ditemukan beberapa temuan terkait transparansi dan akuntabilitas APBD Denpasar. Salah satunya adalah kurangnya keterbukaan informasi terkait penggunaan dana APBD oleh pemerintah kota. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk memantau dan mengawasi pengelolaan dana publik.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Alvin Bambang, “Transparansi dan akuntabilitas APBD adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, risiko terjadinya pemborosan dan penyalahgunaan dana publik sangat besar.”
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD Denpasar, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah kota untuk lebih terbuka dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi kunci dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana APBD.
Dengan adanya upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD Denpasar, diharapkan pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat kota. Sehingga, visi dan misi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat tercapai dengan baik.