Mengoptimalkan Pengawasan Keuangan dalam Otonomi Khusus Denpasar

Pengawasan keuangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kestabilan keuangan suatu daerah, termasuk dalam konteks otonomi khusus Denpasar. Dengan mengoptimalkan pengawasan keuangan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, “Pengawasan keuangan yang baik sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam implementasi otonomi khusus Denpasar. Dengan pengawasan yang optimal, akan meminimalisir potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran daerah.”

Dalam konteks otonomi khusus Denpasar, pengawasan keuangan harus dilakukan secara ketat dan berkesinambungan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Made Krisna Mahayana, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, “Pengawasan keuangan dalam otonomi khusus Denpasar harus dilakukan dengan optimal, agar dapat menghindari terjadinya kerugian bagi keuangan daerah. Peran BPKP sangat penting dalam melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.”

Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan juga merupakan langkah yang sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah, BPKP, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengawasan keuangan dalam otonomi khusus Denpasar. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan yang baik dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.