Tindakan pencegahan penyimpangan anggaran di Denpasar menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik harus digunakan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Budi Suhardi, seorang pakar keuangan, tindakan pencegahan penyimpangan anggaran sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Pemerintah harus transparan dalam pengelolaan anggaran dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan,” ujarnya.
Pemerintah Denpasar telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah penyimpangan anggaran, salah satunya adalah dengan meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas. Walikota Denpasar, I Wayan Koster, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mencegah penyimpangan anggaran. “Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi agar anggaran dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya,” katanya.
Namun, tindakan pencegahan penyimpangan anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Menurut I Gede Sudana, seorang aktivis anti korupsi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat mencegah terjadinya penyimpangan. “Masyarakat harus aktif melaporkan jika ada indikasi penyimpangan anggaran agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat,” ujarnya.
Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan tindakan pencegahan penyimpangan anggaran di Denpasar dapat terus ditingkatkan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas di kota ini.