Peran pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik Denpasar memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Denpasar menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang membutuhkan pengelolaan keuangan publik yang baik dan efisien.
Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Bappenas, tata kelola keuangan publik yang baik akan berdampak langsung pada pembangunan daerah. “Pemerintah harus memiliki peran yang kuat dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Bambang.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik Denpasar adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai penggunaan dana publik. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memantau pengelolaan keuangan publik tersebut.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan keuangan publik untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini juga dapat membantu mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Dengan adanya audit yang rutin, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik Denpasar berjalan dengan baik dan efisien.
Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan, peningkatan tata kelola keuangan publik merupakan salah satu kunci utama dalam pembangunan daerah. “Dengan tata kelola keuangan publik yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara optimal,” ujar Sri Mulyani.
Dengan demikian, peran pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik Denpasar sangatlah penting untuk mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui upaya transparansi, akuntabilitas, dan audit yang berkala, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik berjalan dengan baik dan efisien.