Tata kelola keuangan publik merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di suatu daerah. Salah satu kota yang sedang berupaya mengoptimalkan tata kelola keuangan publiknya adalah Denpasar. Dalam upaya tersebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua aspek utama yang harus diperhatikan.
Menurut Bupati Denpasar, I Wayan Koster, “Mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik Denpasar bukan hanya menjadi kewajiban, namun juga merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.” Hal ini sejalan dengan pendapat dari pakar tata kelola keuangan publik, Prof. Arie Wibowo, yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam mewujudkan good governance di suatu daerah.
Dalam prakteknya, upaya mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik Denpasar dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penyediaan informasi keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat hingga penerapan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. “Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kepala Dinas Keuangan Denpasar, I Made Sudana.
Namun, tantangan dalam mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik Denpasar pun masih banyak. Hal ini diakui oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam memastikan keberhasilan upaya tersebut. Firli juga menambahkan, “Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik, risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan publik akan semakin tinggi.”
Dengan kerja keras dan komitmen yang kuat, diharapkan upaya mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik Denpasar dapat terus ditingkatkan. Sebagai warga masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan profesional. Semoga Denpasar dapat menjadi contoh yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola keuangan publiknya.