Audit keuangan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Denpasar. Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Denpasar memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi KPK, “Audit keuangan publik adalah alat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanpa audit yang baik, risiko korupsi dan penyelewengan dana publik akan meningkat.”
Dalam konteks Denpasar, audit keuangan publik dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang untuk memeriksa keuangan publik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil audit BPK menjadi dasar untuk menilai kinerja keuangan publik dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
Menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Adi Kusumajaya, “Peran audit keuangan publik sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah di Denpasar berjalan dengan baik dan akuntabel. Dengan adanya audit, kita dapat mengetahui sejauh mana kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.”
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di Denpasar juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Denpasar. Menurut Wakil Walikota Denpasar, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, “Kami selalu mendukung upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di Denpasar. Audit keuangan publik adalah salah satu instrumen penting yang membantu kami dalam mencapai tujuan tersebut.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa audit keuangan publik memegang peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Denpasar. Melalui audit yang dilakukan secara berkala dan independen, diharapkan pengelolaan keuangan publik di Denpasar dapat semakin transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi dan penyelewengan dana publik.