Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam upaya pengawasan korupsi di Denpasar. Menurut para ahli, kedua hal tersebut merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga publik beroperasi secara jujur dan adil.
Menurut Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam pemberantasan korupsi. “Tanpa transparansi dan akuntabilitas, sulit bagi masyarakat untuk mengawasi dan memantau tindak korupsi yang terjadi di lingkungan sekitarnya,” ujar Firli.
Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Transparency International, Indonesia menduduki peringkat ke-85 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas di Indonesia, termasuk di Denpasar.
Untuk itu, pemerintah daerah Denpasar perlu memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang mereka ambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan menerapkan transparansi dalam segala aspek pemerintahan, seperti pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa, diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi.
Selain itu, akuntabilitas juga penting dalam memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, diharapkan pejabat publik akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka dan tidak tergoda untuk melakukan tindakan korupsi.
Dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci utama dalam pengawasan korupsi, diharapkan Denpasar dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga publik menjalankan tugas mereka dengan baik dan jujur. Dengan bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi Denpasar dan Indonesia.