Pemeriksaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Denpasar merupakan salah satu tantangan besar dalam mewujudkan Good Governance di daerah ini. Tantangan ini tidak bisa dianggap remeh, namun juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Menurut Prof. Dr. Bambang Sudibyo, seorang pakar tata kelola keuangan publik, pemeriksaan APBD sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Tanpa pemeriksaan yang baik, risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran akan semakin besar,” ujarnya.
Namun, dalam pelaksanaannya, pemeriksaan APBD juga menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Daerah. Hal ini membuat proses pemeriksaan seringkali terhambat dan kurang efektif.
Menurut data yang dihimpun dari laporan BPK tahun 2020, hanya 60% APBD Kota Denpasar yang telah diperiksa dengan baik, sementara 40% sisanya masih memiliki potensi risiko yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan APBD di daerah ini.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Inspektur Kota Denpasar, I Gede Artayasa, menegaskan pentingnya kerjasama antara semua pihak terkait. “Kami terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan BPK, DPRD, dan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan pemeriksaan APBD berjalan dengan lancar dan efisien,” ujarnya.
Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemeriksaan APBD. Dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, diharapkan proses pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.
Dengan demikian, tantangan dan peluang pemeriksaan APBD Kota Denpasar dalam mewujudkan Good Governance memang tidak bisa dianggap enteng. Namun, dengan kerjasama yang baik dan pemanfaatan teknologi yang tepat, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mencapai tujuan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, “Akuntabilitas adalah kunci utama dari Good Governance.” Semoga dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan tata kelola keuangan publik yang lebih baik di Kota Denpasar.